KH. MH. Bahaudin, Ketua PW RMI NU DKI Jakarta
JAKARTA - Pasca Presiden Jokowi mengumumkan susunan kabinet Indonesia, banyak muncul kekecewaan dari berbagai pihak. Kekecewaan itu disebabkan tidak adanya komunikasi yang baik dengan pihak-pihak yang banyak berjuang memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin.
Beberapa ormas Islam melalui pengurus terasnya menyatakan kekecewaan atas figur yang terpilih masuk kabinet. Mereka merasa tidak diajak bicara ketika membentuk kabinet sehingga penempatan beberapa personil dianggap bukan pada tempatnya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kepentingan umat akan terabaikan. Akibatnya, banyak kyai dan tokoh agama yang mempertanyakan hak prerogatif Jokowi itu. Beberapa ormas Islam bahkan mulai menjalin komunikasi untuk menyikapi permasalahan ini.
Hal ini seperti yang disampaikan oleh KH. MH. Bahaudin, Ketua PW RMI-NU DKI Jakarta kepada awak media di Kantor PWNU DKI Jakarta pada hari Rabu (30/10/2019).
“Sudah waktunya Tokoh NU, Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh ormas Islam bertemu membicarakan Politik Islam kedepan”, Ucap Pria yang akrab dipanggil Gus Baha ini.
“Kepentingan Umat Islam saat ini kurang mendapatkan tempat di kancah politik nasional karena para ormas Islam saling berselisih dan terpecah belah dibawah isu radikalisme”, Ungkap Gus Baha
“Ada baiknya kyai Said dan Kyai Haedar Nasir bertemu untuk merumuskan permasalahan sehingga kegelisahan umat ini segera bisa dipecahkan”, ujar Gus Baha.
Setelah Pertemuan tersebut, pimpinan NU dan Muhammadiyah perlu mengadakan pertemuan dalam rangka menyamakan presepsi tentang kemana arah politik Islam di Indonesia ini, Lanjut Gus Baha.
“Sudah lama Umat Islam ini dipecah dengan isu politik identitas. Kini saatnya kita perkuat ‘Ukhwah Islamiyah’, Ungkat Gus Baha.
“NU-Muhammadiyah adalah pemegang saham mayoritas di negeri ini. Siapapun harus mendengarkan suaranya. Jangan ada yang mengabaikan suara NU-Muhammadiyah, Bisa Kuwalat nanti”, Pungkas Gus Baha. [MS)
